Lasti Panjaitan
Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkebunan
Minggu, 16 Januari 2011 09.13 WIB

(Vibizmanagement - Tax) - Pada tanggal 27 Desember 2010, Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-64/PJ/2010 tentang Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan.


Dalam peraturan Dirjen pajak ini, yang dimaksud dengan :



  1. Pengenaan adalah kegiatan untuk menetapkan Wajib Pajak serta besarnya pajak terutang untuk Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan.

  2. Objek Pajak Sektor Perkebunan adalah objek pajak PBB yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan.

  3. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

  4. Standar Investasi Tananam yang selanjutnya disingkat SIT adalah jumlah biaya tenaga kerja, bahan dan alat diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tananam.

  5. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Sektor Perkebunan yang selanjutnya disebut SPOP adalah surat yang digunakan oleh subjek pajak atau WP untuk melaporkan data objek pajak Sektor Perkebunan ke Direktorat Jenderal Pajak.

  6. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak Sektor Perkebunan yang selanjutnya disebut LSPOP adalah formulir yang dipergunakan oleh subjek pajak atau WP untuk melaporkan data rinci Objek Pajak Sektor Perkebunan.


Yang perlu diketahui :



  1. Dasar Pengenaan PBB untuk Objek Pajak Sektor Perkebunan adalah NJOP Sektor Perkebunan yang merupakan hasil penjumlahan antara perkalian luar areal perkebunan dengan NJOP bumi per meter persegei dan perkalian luar bangunan dengan NJOP bangunan per meter persegi.

  2. NJOP bumi per meter persegi merupakan hasil konversi nilai tanah per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bumi sebagaimana diatur dalam PMK No.150/PMK.03/2010

  3. NJOP bangunan per meter persegi  adalah hasil konversi nilai bangunan per meter persegi ke dalam klasifikasi NJOP bangunan seperti yang dimaksud didalam PMK 150/PMK.03/2010.

  4. Nilai tanah merupakan penjumlahan nilai dasar tanah dan SIT


 


Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak setempat ditugaskan untuk menetapkan besarnya SIT setiap tahun untuk masing-masing kabupaten/kota.


 


Catatan untuk para WP:



  1. Pendaftaran objek pajak atau pemuthakiran data objek pajak PBB Sektor Perkebunan dilakukan oleh subjek pajak atau WP dengan cara mengisi SPOP, termasuk LSOP,dengan jelas, benar, dan lengkap.

  2. LSOP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPOP

  3. SPOP harus ditandatangani oleh subjek pajak atau WP, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau WP, harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

  4. Bentuk SPOP dan LSOP seperti yang ada pada Lampiran I dan Lampiran II yang ada pada Peraturan Dirjen Pajak mengenai Pengenaan PBB Sektor Perkebunan.


 


Peraturan Dirjen Pajak ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011, dengan demikian :



  1. Pengenaan PBB Sektor Perkebunan untuk tahun pajak 2009 dan tahun pajak 2010 tetap berpedoman pada Peraturan Dirjen Pajak No. PER50/PJ/2008.

  2. Peraturan Dirjen Pajak No. 50/PJ/2008 tentang Pengenaan PBB Sektor Perkebunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


(LP/IC/vbm)

Bookmark and Share
Berita Terkait :


COMMENT
LEAVE A COMMENT

       
Nama * :  
Email * : (tidak ditampilkan)
Website : (tanpa http:// )
Comment :  
Code * :  
     
     
Journal Column Experts
News Journal Column Experts
Journal Column Experts
Journal Column Experts
Journal Column Experts
Journal Column Experts
Journal Column Experts
News Journal Column Experts
News Journal Column Experts
Journal Column Experts